DESAKAN agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wakil presiden sesungguhnya adalah jalan paling sederhana untuk mengetahui secara gamblang siapa sejatinya dalang dari semua kegaduhan ini nantinya.
Saya menyebutnya desakan politis karena desakan itu hanya datang dari segelintir mereka yang hari ini duduk di Senayan. Relatif tidak sejalan dengan arus mayoritas publik. Sampai hari ini, tidak ada data survei yang kredibel yang mengonfirmasi bahwa publik menghendaki Gibran diturunkan.
Ketika melengserkan Gibran lewat arus utama publik adalah kemustahilan, maka jalan yang ditempuh adalah serangan lewat jalur hukum dan jalur Senayan. Kita semua tahu sejauh mana dua institusi ini bisa kita percaya? Tapi, itulah konsekuensi politik yang dimungkinkan. Suka tidak suka, begitulah politik negeri ini.
Dalam teori Antonio Gramsci, inilah yang disebut perang posisi. Ketika tidak bisa menang di medan utama, yaitu suara rakyat, maka perang dipindah ke medan pinggiran: opini, hukum, dan parlemen. Tujuannya bukan lagi mencari kebenaran, tetapi merebut hegemoni kekuasaan.
Kegaduhan ini, saya yakini, adalah residu atas kekalahan panjang yang belum bisa diterima secara legawa. Ini bukan hanya bicara kekalahan 2024. Ini adalah akumulasi dari kekalahan 2014 dan 2019.
Mari kita flashback dengan angka agar kita tidak lupa betapa telaknya kekalahan itu.
Pada Pemilu 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang dengan 53,15 persen suara, mengalahkan Prabowo-Hatta yang hanya memperoleh 46,85 persen.
Pada Pemilu 2019, kekalahan itu terulang, bahkan lebih dalam. Jokowi-Ma'ruf Amin menang dengan 55,50 persen, sementara Prabowo-Sandi hanya 44,50 persen. Selisih lebih dari 16 juta suara.
Dua kali bertarung, dua kali tumbang. Ingatan kita tentu masih segar siapa penyokong utama mereka di dua pemilu tersebut. Anda bisa jawab sendiri.
Dan hari ini, kelompok mereka itulah yang terus mencoba merangsek masuk untuk terus bisa 'mengkudeta' jalannya pemerintahan hari ini dengan segala cara.
